undang undang perizinan usaha. Penyederhanaan tersebut membuat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi tidak diperlukan lagi. undang undang perizinan usaha

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Retribusi Izin Trayek; dan e. Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh stakeholder memiliki pandangan dan pemahaman yang sama. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan. c. koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek. Acara Business-Talk Layanan Hukum bagi UMKM bersama Hukumonline yang diselenggarakan oleh Easybiz dan PaDI UMKM, Jumat (17/9). 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah melakukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan. IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DAN TIDAK BERJADWAL. Permohonan wilayah. 1, Nomor 1. 83. PP No. Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor. 000. Pengaturan yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Dan dalam ketentuan. Ancaman ketidakpatuhan. 10 Lihat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 11 M. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 202. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik. 317, peraturan. 000 DIM (Daftar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar, dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. Nomor. KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 404/Kpts/OT. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang­Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3. b. Mengingat : Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. jenis usaha dan skala usaha tertentu; b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam pasal 48 ayat 1 dan 2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnyaUNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 2022 KEPMEN ESDM NO. Apr 17, 2018 · Saat ini telah diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha. Subjek. kemudahan perizinan khususnya dalam hal investasi di Indonesia (Justice, 2019). 1 Menyatakan frasa “. Melihat fakta bahwa Anda melakukan pembudidayaan ikan dengan tujuan untuk dijual (bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari) dan dalam seminggu bisa menjual ikan sebanyak 20-30 ton, maka Anda termasuk pengusaha perikanan yang wajib memiliki izin tertulis, yakni SIUP. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan. memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau izin komersial atau operasional. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Di Indonesia, pendirian usaha diatur dalam Undang-Undang, yaitu melalui Peraturan Daerah dan bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu dilakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan usaha simpan pinjam koperasi; koperasi c. kegiatan usaha maka setiap warga negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. JAKARTA, KOMPAS. Sebelum mengetahui cara membuat suratnya, Anda perlu mengetahui beberapa berikut syarat dan dokumen yang harus dilengkapi, antara lain: KTP direktur utama atau yang menjadi penanggung jawab perusahaan. Undang-undang Republik Indonesia No. Perusahaan konsultan aktuaria yang telah mendapat izin usaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat,. Indonesiabaik. Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Izin Usaha ini bisa berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 108 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri; Mengingat : 1. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan. Pasal 18 Ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Pemerintah melakukan perubahan. Lantas, bagaimana. DIREKSI, DAN/ATAU KOMISARIS ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN. Latar Belakang Permasalahan Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. d Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”). Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; Mengingat : 1. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Jadi, secara otomatis, Anda tak bisa lagi merujuk pada aturan-aturan di atas. Sektor : IKNB. Perubahan bidang pada IUJP Perizinan yang dapat diajukan permohonannya meliputi : a. permodalan; dan : c. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Mengingat : 1. Download Pinhome App. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, setelah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia. 4. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan atensi dari pemerintah untuk mendirikan usaha lewat UU No. Izin Usaha Kecil, Mikro Obat Tradisional (UMOT) 67. Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sering kali dikaitkan dengan praktik perizinan berusaha yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Melihat fakta bahwa Anda melakukan pembudidayaan ikan dengan tujuan untuk dijual (bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari) dan dalam seminggu bisa menjual ikan sebanyak 20-30 ton, maka Anda termasuk pengusaha perikanan yang wajib. 25. UNDANG-UNDANG •UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 4. Hal tersebut tertuang pada Pasal 65 UU Cipta Kerja yang terdiri dari dua ayat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat. Regulasi. id/perizinan-usaha-mikro-dan-kecil-didelegasikan-ke-daerah/, diakses tanggal 24 Februari 2016. K/MB. Urus Domisili / Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Urus izin Undang-Undang Gangguan (UUG/IG/HO) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi – SIUJK. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai. 46 UU Perbankan : “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalamPerlu diketahui bahwa melalui Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 5 (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. BAB II KLASIFIKASI,. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikPERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. 24. Pemberlakuan UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempermudah akses perizinan, rantai pasok, pengembangan usaha,. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat 1, Undang-undang Nomor 9 Kepariwisataan ( Lembaran Nomor 78, Tambahan Lembaran Tahun 1990 tentang Negara Tahun 1990 Negara Nomor 3427 ); 2, Peraturan Pemerintah Nomor 6. Judul. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. SLO –Instalasi 4. pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya. Bank Pembangunan Daerah baru menjalankan usahanya setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia. keputusan presiden republik indonesia 57 nomor 162/m tahun 2000 5. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial termasuk. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah; b. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“ PP 24/2018 ”) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“ UU Ciptaker ”) Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. TENTANG . Oct 29, 2021 · Masih mengenai sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 UU No. NOMOR 3 TAHUN 2020. Apr 12, 2021 · Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Pasal 7-12 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dan kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”). 5. kesempatan berusaha; g. dalam Undang-Undang 156 yang. Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan. Izin Klinik Kecantikan. PP ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi: 1) kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 2) pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; 3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; 4) pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5) pembinaan dan. kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha sektorMengenal Aturan Standar Usaha Hotel. 1. karena memang cakupannya cukup luas. Adapun bunyi Pasal 38 UU Cipta Kerja. Dec 11, 2020 · Kompleksitas isu beserta dengan klaster pembahasan yang diatur dalam UUCK sangatlah banyak dan luas, namun didalam artikel ini saya akan mencoba membahas dari segi perizinan nya yang memiliki kaitan dengan aspek lingkungan hidup. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib. tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; Mengingat 1. Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Mengingat : 1. 7 Tahun 2014 mewajibkan Surat Izin Usaha Perdagangan. POKOK POKOK PERBANKAN. Penerapan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Kriteria sebagaimana dimaksud nilai nominalnya dapat diubah sesuai. kabupaten/kota, Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut diberikan oleh Gubernur. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa arti penting sistem pelayanan publik melalui instrumen hukum perizinan nampaknya mulai dibangun oleh pemerintah seiring. Karena ketentuan tersebut tertulis secara jelas di. Jadi, pembudidayaan ikan merupakan salah satu bidang usaha perikanan. dukungan kelembagaan. 10, Tambahan Lembaran Negara No. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas. bahwa usaha di bidang perkebunan t elah. perizinan usaha; f. 1. Bidang Usaha Commanditaire Venootschap (“CV”) CV atau Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19 s. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; d. undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);. com - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. Dokumen ini berguna bagi pelaku. Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). memuat kewajiban Perusahaan Pergadaian untuk mendapat izin usaha dari OJK serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pergadaian dalam menjalankan kegiatan usaha. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang. 8, BN. IUPTLU –Izin Pengusahaan 2. Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara. PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN : Bagian Kesatu Pendirian : Pasal 4 : Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. Disusun Oleh : Maharani PrimaUndang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan Undang – Undang&#8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);. TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 174, Tambahan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan T. Dengan motede Omnibus Law, 79 undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta kerja. Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Produk pelayanan Izin Usaha Pengangkutan MigasPERIZINAN-USAHA. Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 000. Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);. Oct 30, 2019 · undangan yang mengatur tentang perizinan usaha perkebunan yang dianut oleh Indonesia. mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611). Peraturan daerah Kabupaten Bantul No. Regulasi tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Izin Koperasi Simpan Pinjam. MATERI POKOK PERATURAN. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 65 MB. 000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ABSTRAK PERATURAN. Salah satu kinerja yangKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23); 3. 05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Sementara untuk kegiatan berisiko menengah, disamping mencantumkan NIB juga harus ada pernyataan sertifikasi standar. id: 4 hlm. mengatur UMK yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 4 Juli 2008. Perizinan Berusaha di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberlakukan persyaratan kemitraan. Pasal 10, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang. a. kegiatan usaha. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha yang diterbitkan melalui Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan. DASAR PEMBENTUKAN 1. Bagian Keempat Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahUndang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. kelautan dan perikanan; b. Penyederhanaan Perizinan dalam UU Cipta Kerja Aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha sebelumnya diatur dalam UU No. E.